Mengembalikan HMI ke Pangkuan Kaum Mustadh'afin

 

Mengembalikan HMI ke Pangkuan Mustadh'afin 

(Refleksi Dies Natalis HMI ke-79)

Mohammad Nayaka Rama Yoga 

(Kader HMI Cabang Semarang)

Tidak henti-hentinya otokritik dilontarkan kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), mulai dari karya Agus Salim Sitompul yang berjudul “44 Indikator Kemunduran HMI” sampai ke dalam diskusi-diskusi di tongkrongan kadernya sendiri. Namun dalam tulisan yang sedikit ilmiah ini, penulis mencoba untuk tidak banyak mengeluh dan memberikan otokritik yang kurang konkrit dan tidak terstruktur seperti layaknya omong kosong belaka.

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas sedikit gagasan kecil lagi mungil yang cenderung anti mainstream. Gagasan ini akan mematahkan pikiran mainstream yang sudah diwariskan oleh senior-senior terdahulu kepada kader-kadernya tentang idealnya HMI. Kualitas insan cita yang selalu didoktrinkan di dalam Basic Training atau Latihan Kader 1 yang menurut penulis sendiri indah untuk disampaikan, akan tetapi sulit diwujudkan dalam tindakan kader-kadernya dalam kehidupan sehari-harinya.

 Mari kita masuk ke dalam pembahasan utama. Apa yang mau penulis jabarkan sebenarnya hanya penjabaran dan penafsiran dengan model yang berbeda daripada yang biasa diajarkan oleh para instruktur dalam training-training formal HMI. Mission HMI, salah satu materi wajib yang selalu diulang-ulang mulai dari seorang kader masuk ke LK 1, Follow UP, Upgrading, sampai ke LK 2 dan LK 3. Pemahaman yang mendalam mengenai mission HMI inilah yang sebenarnya akan sangat membentuk kepribadian seorang kader HMI ke depan, bahkan sampai mereka menjadi seorang alumni.

Mission HMI yang secara sederhana dimaknai sebagai tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh kader-kader HMI menjadi suatu pembahasan menarik saat disampaikan di dalam forum. Dalam konteks ini, kader HMI diibaratkan layaknya seorang Nabi yang membawa ajaran yang akan menyelematkan umatnya di dunia maupun di akhirat. Tak lupa pula bagaimana upaya-upaya doktrinasi kepada para mahasiswa yang diglorifikasikan akan menjadi mesias atau penyelamat bagi negara dan masyarakatnya. Istilah mahasiswa sebagai Agent Of Change, Iron Stock, Social Control, Moral of Force, dan istilah-istilah keren lainnya juga diajarkan dalam pembahasan Mission HMI.

Tujuan HMI juga dibahas dalam materi Mission HMI. “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu Wata’ala”, begitulah bunyinya, yang sering dipahami oleh para kadernya bahwa Tujuan ini sangat mustahil atau bisa dibilang sangat utopis untuk dicapai. Saat mengikuti Training LK 2, penulis pun juga mempertanyakan kembali makna dari tujuan HMI ini. Syukurlah instruktur yang saat itu menjadi Master Of Training (MOT) menjawabnya dengan cukup baik, meskipun menurut penulis sendiri, masih kurang cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Sejak lahirnya Orde Baru, HMI cenderung berpihak kepada elit dan pemerintah. Ini dibuktikan dari banyaknya para alumni HMI yang duduk di jabatan struktural pemerintahan mulai dari MPR, DPR, Menteri, dan jajaran lainnya. Jarang sekali kita temui alumni-alumni HMI yang mengorganisir rakyat dalam pergerakan. Mungkin salah satu contoh yang paling konkret untuk bisa memberikan pandangan tentang keberpihakan HMI pada rakyat kecil adalah sosok dari Munir Said Thalib.

 Munir memilih untuk mengorganisir rakyat dan memberikan bantuan hukum, alih-alih menjadi seorang pejabat. Ia mengorganisir rakyat untuk bisa melawan ketertindasan yang terjadi di berbagai sektor. Salah satu sektor yang digarapnya adalah sektor buruh pabrik. Munir memberikan berbagai macam pembelaan dan pendidikan hukum kepada para buruh yang ada di pabrik. Keadaan buruh pada saat itu seringkali mengalami penghisapan dikarenakan kebijakan dan upah yang tidak adil. Dirinya tidak segan-segan untuk turun langsung ke masyarakat memberikan bantuan hukum supaya masyarakat tidak ditindas kembali.

Begitu pula keberpihakannya kepada keluarga-keluarga yang anggota keluarganya diculik oleh penguasa pada saat itu. Setelah tahun 1998, Munir memberikan pengawalan penuh kepada keluarga korban. Dedikasinya yang tinggi dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia menyebabkan dirinya seringkali berhadapan langsung dengan Jenderal-Jenderal. Karena pendampingannya yang konsisten itu, mengantarkan Munir kepada kematiannya di pesawat pada tahun 2004.

Watak organisasi yang memiliki jiwa kerakyatan ditandai daripada keberpihakan mereka kepada rakyat. Apa yang dimaksud dengan rakyat? Pendefinisian Rakyat diidentikkan kepada masyarakat kecil atau dalam arti istilah Marxian adalah para proletar. Sebagian besar penduduk Indonesia terdiri dari para proletar yang tidak memiliki kemampuan dan akses terhadap alat produksi dikarenakan mereka tidak memiliki uang yang cukup. Bekerja di pabrik menjadi salah satu cara dan upaya untuk mendapatkan uang yang mudah. Alat produksi dapat dicontohkan dari mesin yang digarap oleh para buruh atau tanah yang dimiliki oleh para petani.

Keberpihakan kepada rakyat harus kembali ditonjolkan oleh HMI. Ini akan sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh Jenderal Sudirman, yakni HMI sebagai harapan masyarakat Indonesia. Keberpihakan ini bisa diawali dari menjaga independensi. Independensi dari HMI sendiri harus selalu dijaga. Kuatnya intervensi dari para senior dan pemerintah harus bisa dibendung dengan sekuat tenaga. Dengan memberikan jarak kepada pemerintah, HMI bisa senantiasa memberikan kritik bahkan bisa menjadi oposisi yang kuat. Diketahui bersama, saat ini masyarakat membutuhkan sosok oposisi untuk bisa mengawal kebijakan di atas. 

Penulis akan membeberkan berbagai macam fakta bahwa paradigma yang dipegang oleh HMI saat ini tidak berwatak dan berjiwa kerakyatan. Dimulai dari pertanyaan, apakah HMI saat ini menjadi oposisi daripada penguasa yang ada? Kita bisa lihat mulai dari Pengurus Besar HMI (PB HMI) yang tidak memiliki visi untuk mengawal penderitaan rakyat. Begitu pula di Cabang-Cabang yang seharusnya mereka mengawal penuh ketertindasan masyarakat di daerahnya masing-masing. Mereka tidak memiliki visi tersebut dibuktikan dengan tidak adanya wacana perubahan sosial yang bisa dimulai dengan aksi ataupun advokasi yang dilakukan oleh kader-kadernya. 

PB HMI tidak memiliki wacana dan narasi besar untuk bisa menyelesaikan berbagai macam probelematika, yang telah dilakukan negara ini kepada masyarakatnya. Sebenarnya ada banyak problem yang terjadi di masyarakat, seperti kasus penggusuran di Rempang dan Kampung Bayam, pemasangan bambu yang dilakukan oleh oknum di daerah Banten sejauh 30 km, brutalitas polisi dan TNI yang dilakukan terhadap sipil, dan masalah-masalah sektoral lainnya. Tidak pernah adanya kajian dan aksi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ini menjadi pertanyaan bersama apakah HMI masih layak menjadi “harapan masyaarakat Indonesia” atau tidak?

Perlunya membangun narasi besar apa yang akan dibawa HMI kepada masayarakat Indonesia. Entah narasi Hak Asasi Manusia, lingkungan hidup yang adil, Pembelaan terhadap upah tenaga kerja yang layak, penolakan terhadap perampasan ruang hidup di masayarakat yang dilakukan oleh korporat, atau narasi- narasi lainnya yang berpihak kepada rakyat. Maka dari itu, izinkanlah penulis memberikan beberapa langkah-langkah praktis yang dapat ditempuh untuk menerapkan paradigma yang berwatak kerakyatan.

Pertama, langkah awal yang strategis adalah dengan membangun pelatihan advokasi atau pelatihan pengorganisiran masyarakat yang tersebar di seluruh Cabang HMI di Indonesia. Sekolah ini bertujuan untuk mencetak kader-kader yang memiliki kemampuan dalam memahami persoalan sosial, menganalisis struktur ketimpangan, dan merancang strategi advokasi yang efektif. 

Dalam praktiknya, kurikulum sekolah advokasi dapat mencakup materi tentang Hak Asasi Manusia (HAM), teknik lobbying, manajemen konflik, hingga metode pemberdayaan masyarakat. Selain itu, sekolah ini harus berbasis pada pendekatan partisipatif, di mana peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung terjun ke lapangan untuk mengidentifikasi masalah dan bekerja sama dengan masyarakat dalam mencari solusi (Chambers, 1997). Dengan adanya sekolah advokasi di seluruh Cabang, HMI dapat menciptakan jaringan kader yang solid, terlatih, dan siap untuk mendampingi masyarakat di berbagai daerah, sehingga misi kerakyatan dapat diwujukan secara nyata dan merata.

Kedua, Senantiasa melakukan analisis sosial dan pembacaan situasi setiap bulan di seluruh tingkatan. Pengurus Besar (PB HMI) membaca situasi nasional di Indonesia, Badan Koordinasi wilayah (Badko) membaca situasi di tingkat Provinsi, Cabang membaca situasi di tingkat Kabupaten/Kota, dan Komisariat membaca situasi di universitasnya. Hal ini penting dilakukan untuk memetakan berbagai macam problematika yang ada. Pembacaan situasi dan analisis sosial ini menjadi penting ketika ingin melakukan perubahan sosial. Bisa dimulai dari masalah yang paling kecil sampai yang paling besar. Dengan cara ini HMI bisa langsung terlibat dalam pengorganisian masyarakat dan memberikan dampak langsung kepada mereka yang terdampak. Dan perlunya melibatkan mitra-mitra yang terdampak secara langsung untuk memetakan solusi bersama-sama.

Ketiga, membuat berbagai kajian dan penelitian. Sebagai insan akademis, kader HMI harus melakukan penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah terhadap kasus-kasus yang sudah dipetakan. Hal ini dilakukan, agar HMI memiliki data yang cukup untuk bisa melakukan pengorganisian secara masif, terstruktur, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. HMI harus menjadi wadah intelektual yang berbobot. Indikator berbobot salah satunya yaitu menyertakan data-data faktual yang ada. Tidak berhenti sampai disitu, kajian yang sudah dilakukan harus disertai aksi nyata, baik berupa demonstrasi kepada pemerintah, litigasi di pengadilan, maupun pemberitaan dan edukasi di sosial media.

Menjadi organisasi yang berwatak kerakyatan juga menuntut HMI untuk lepas daripada cengkraman kekuasaan penguasa saat ini yang ada di Indonesia. HMI boleh bekerja sama dengan penguasa untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Membuat berbagai macam usaha, seperti memiliki unit usaha dalam bidang ekonomi dan teknologi untuk bisa menunjang program-program yang ada di HMI seperti training maupun kegiatan lainnya. 

Agar HMI tidak selalu meminta kepada senior-seniornya ataupun anggap lembaga-lembaga negara yang pasti mereka itu menuntut berbagai macam syarat yang harus dipatuhi oleh HMI. Sebagai contoh syarat itu agar HMI patuh dan tunduk selalu kepada pemerintah tidak usah banyak memberikan kritik yang tidak perlu. Padahal, misalnya menganut dengan konsisten teologi pembebasan, hal tersebut sangat jauh berbalik dengan apa yang diyakini oleh HMI yang selalu memperjuangkan keadilan untuk masyarakat.

Referensi

Chambers, R. (1997). Whose Reality Counts? Putting the First Last. London: Intermediate Technology Publications.

Cornwall, A. (2008). Unpacking 'Participation': Models, Meanings and Practices. Community Development Journal, 43(3), 269–283.

Edwards, M., & Hulme, D. (1996). Too Close for Comfort? The Impact of Official Aid on Nongovernmental Organizations. World Development, 24(6), 961–973.

Friedman, J. (1992). Empowerment: The Politics of Alternative Development. Oxford: Blackwell.

Merriam-Webster. (t.t.). Elite. Dalam Merriam-Webster.com dictionary. Diakses pada 25 Januari 2025, dari https://www.merriam-webster.com/dictionary/elite

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.