Langsung ke konten utama

Permulaan Ilmu Politik, Memahami Konsep dan Ruang Lingkupnya


Perkembangan Ilmu Politik

Ilmu politik dapat dikatakan sebagai ilmu sosial tertua, apabila dilihat sebagai suatu pembahasan tentang berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun baru sejak abad ke-19 ilmu ini memiliki dasar, kerangka, pusat perhatian dan ruang lingkup yang jelas dan terinci. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ilmu politik adalah perkembangan ilmu-ilmu sosial yang lain serta ketidakpuasan di kalangan ilmuwan politik sendiri.

Sebagai layaknya ilmu pengetahuan, ilmu politik juga mengenal beberapa pembidangan, sehingga dengan demikian seorang sarjana ilmu politik dapat lebih memusatkan perhatiannya pada gejala-gejala yang lebih khusus. Beberapa bidang kajian yang paling penting ialah: teori politik, lembaga-lembaga politik, partai dan golongan, serta pembangunan politik dan hubungan internasional.

Perbedaan antara berbagai definisi ilmu politik disebabkan adanya kecenderungan setiap sarjana untuk menekankan pada aspek tertentu. Aspek yang dianggap paling penting itulah yang kemudian menjadi titik pijak untuk meneropong aspek-aspek yang lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu politik ialah ilmu pengetahuan sosial yang mempersoalkan negara, kekuasaan pengambilan keputusan, dan kebijakan pembagian atau alokasi.

Konsep-Konsep Politik

Konsep merupakan unsur penelitian yang paling penting, oleh karena itu konsep merupakan inti pokok dari sejumlah gejala. Beberapa konsep penting dalam kajian ilmu politik, antara lain : masyarakat, negara, kekuasaan dan sistem politik. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan negara ialah salah satu bentuk masyarakat yang mempunyai sifat memaksa, memonopoli dan menyeluruh. Sifat-sifat seperti itu dimungkinkan karena negara mempunyai kekuasaan.

Kekuasaan sendiri adalah sebuah konsep politik paling mendasar yang kompleks dengan berbagai wajah dari yang bersifat persuasif sampai yang koersif. Melalui wewenang dan keabsahan kekuasaan yang dimiliki itu, negara mengemban fungsi untuk menyelenggarakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mempertahankan kedaulatan, serta menegakkan keadilan. Hubungan negara dan masyarakat bukanlah semata-mata hubungan satu arah, tetapi dua arah; di mana masyarakat juga berhak menilai negara melalui pemberian stigma legitimasi yang didasarkan pada banyak kriteria.

Sistem Politik

Konsep sistem politik dipergunakan untuk keperluan analisis. Untuk maksud itu pula, maka suatu sistem politik dianggap terdiri dari masukan (input), proses dan keluaran (output). Mata rantai antara aspirasi dan dukungan masyarakat, kerja sama pemerintah dan parlemen untuk mengeluarkan undang-undang, dan undang-undang itu sendiri adalah merupakan sistem perilaku politik yang teratur (terstruktur).

Ciri utama yang mendasari sistem politik ialah adanya interdependensi (saling ketergantungan) antara komponen-komponen; dan kenyataan bahwa suatu sistem sebenarnya bekerja dalam lingkungan sistem yang lebih luas.

Pendekatan merupakan sebuah konsep teoretis yang menunjukkan alat dan cara yang sangat bermanfaat bagi upaya untuk menganalisis fenomena perpolitikan di dalam sebuah sistem politik. Dengan menggunakan satu pendekatan tertentu, maka kita melihat fenomena dengan cara tertentu dan mengumpulkan data serta informasi yang tertentu pula. Pendekatan, mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan mendapatkan pengaruh dari bidang-bidang ilmu sosial dan ekonomi lainnya. Pendekatan-pendekatan yang berpengaruh di dalam ilmu politik hingga akhir dekade 1960-an dipetakan oleh David Apter dan Charles Adrain ke dalam tiga kelompok pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, struktural, dan perilaku.

Pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik menjadi bervariasi dengan adanya pengaruh dari perkembangan yang terjadi dalam bidang ilmu sosial lainnya. Setiap pendekatan memberikan penekanan yang berbeda dalam fokus kajian masing-masing demikian juga unit-unit pengamatan dana analisisnya. Masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahan dan ini dapat dilihat dari kritik-kritik yang dilontarkan pada setiap pendekatan. Menariknya, setiap pendekatan biasanya muncul dan berkembang sebagai respons terhadap kelemahan dari pendekatan sebelumnya. Namun demikian, munculnya dan berkembangnya satu pendekatan tidak membuat pendekatan sebelumnya menjadi hilang atau tidak lagi digunakan. Begitu bervariasinya bidang minat kajian-kajian dalam ilmu politik ini, sehingga selalu ada ilmuwan-ilmuwan yang menggunakan salah satu dari pendekatan tersebut. Berbagai pendekatan yang ada ini semakin memperkaya dan menguatkan ilmu politik sebagai sebuah ilmu.

Penulis: Mohammad Nayaka Rama Yoga

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Makan Bergizi Gratis: Militerisasi Urusan Perut Rakyat

Makan Bergizi Gratis: Militerisasi Urusan Perut Rakyat Ilustrasi MBG oleh Prajurit TNI AD Belakangan, negara kembali hadir dalam urusan rakyat, yakni dalam wujud seragam loreng. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah kini dilaksanakan oleh TNI AD di berbagai daerah. Tentu, tidak ada yang salah dengan niat memberi makan anak-anak. Tapi persoalannya bukan sesederhana soal niat baik. Ketika institusi militer mulai masuk mengurus dapur, distribusi logistik, bahkan kualitas gizi anak sekolah, kita patut bertanya: ke mana sipil? Normalisasi Militer dalam Kehidupan Sipil Keterlibatan militer dalam urusan sipil bukan hanya soal pragmatisme. Ini adalah bagian dari proses yang lebih dalam, yaitu normalisasi kehadiran militer dalam kehidupan sehari-hari rakyat , yakni  proses perlahan dan sistematis yang terjadi sejak pasca reformasi. Apa yang dulu dianggap sebagai penyimpangan, kini dianggap sebagai kewajaran. Pasca reformasi 1998, militer secara formal ditarik dari politik ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Membaca Dwi Fungsi ABRI Melalui Teori Kritis Mazhab Frankfurt

Sumber Gambar: AI Dwi Fungsi ABRI pertama kali dirumuskan sebagai kebijakan resmi pada tahun 1958, tetapi mencapai puncak pengaruhnya pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Doktrin ini menyatakan bahwa militer memiliki dua fungsi utama: fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial-politik . Dengan demikian, TNI tidak hanya bertanggung jawab atas pertahanan negara tetapi juga berhak terlibat dalam pemerintahan, ekonomi, dan aspek sosial lainnya. Mengutip pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni , Kita dapat melihat Dwi Fungsi ABRI sebagai strategi untuk menjadikan dominasi militer dalam politik sebagai sesuatu yang wajar dan diterima oleh masyarakat. Hegemoni bukan hanya tentang penggunaan kekuatan fisik, tetapi juga tentang bagaimana gagasan tertentu dikonstruksi sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Rezim Orde Baru menggunakan berbagai saluran seperti pendidikan, media, serta narasi sejarah untuk menanamkan gagasan bahwa t...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Apakah Salah Ketika Saya Berpartai

Apakah Salah Ketika Saya Berpartai Oleh : Mohammad Nayaka Rama Yoga Dahulu, pada masa awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an, orang Indonesia tidak pernah malu untuk berpolitik. Justru pada masa itu, masyarakat merasa bangga apabila mereka menjadi bagian dari suatu partai. Petani ikut rapat organisasi petani di setiap balai desa, buruh membaca koran partai di sela-sela waktu istirahat kerjanya, mahasiswa belajar berorasi dari mentor-mentor organisasi sayap partai, dan ibu-ibu di kampung-kampung mengikuti kegiatan arisan yang dikelola oleh organisasi perempuan partai. Politik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sebagai sesuatu yang jauh, rumit, atau hanya milik para elite partai. Sejarawan Benedict Anderson (1972) menyebut masa-masa ini sebagai periode ketika rakyat bukan hanya berbicara tentang politik, tetapi benar-benar menjalankan politik sebagai bagian dari kehidupan mereka. Pada masa itu, partai-partai politik memiliki basis sosial yang sangat kuat, bahkan sampai terse...
Posting Komentar
Baca selengkapnya